Mahfud Md Sebut Pemerintah Sudah Ingatkan Anies Soal Acara Rizieq Shihab

Menko polhukam mahfud md mengatakan. Keramaian massa pada acara yang diadakan pimpinan front pembela islam (fpi) rizieq shihab menyalahi prosedur kesehatan penjagaan covid-19.

 

“menyimak perubahan satu minggu paling akhir terjadi kenaikan berarti masalah covid-19. Sesaat ketika yang serupa berlangsung keramaian massa dalam skala besar. Khususnya mulai selasa. 10 sampai 13 november di daerah dki jakarta. Jawa barat. Dan sekelilingnya. Pemerintahan menyesalkan berlangsungnya pelanggaran prosedur kesehatan pada acara pesta pernikahan dan peringatan maulid nabi muhammad saw di petamburan. Jakarta pusat.” kata mahfud md dalam pertemuan virtual. Senin (16/11/2020).

Ia memperjelas. Pemerintahan telah mengingatkan gubernur dki jakarta anies baswedan. Berkaitan acara yang didatangi banyak partisipan rizieq shihab itu. Menurut dia. Ini penting sebab penegakan prosedur kesehatan di ibukota jadi tanggung jawab pemerintahan propinsi.

“di mana pemerintahan sesungguhnya sudah mengingatkan gubernur propinsi dki jakarta untuk minta pelaksana supaya patuhi prosedur kesehatan. Penegakan prosedur kesehatan ibu kota adalah wewenang pemerintahan propinsi dki jakarta berdasar hirarki wewenang dan ketentuan perundang-undangan.” papar mahfud.

Ia menjelaskan. Atas runtutan aktivitas yang menyertakan rizieq shihab. Faksinya mendapatkan saran dan keluh kesah dari bermacam faksi. Seperti figur agama. Figur warga. Purnawirawan tni-polri. Dokter. Sukarelawan. Sampai barisan warga sipil.

“atas praktek pelanggaran prosedur kesehatan terhitung pemakaian dan pengrusakan sarana umum. Mereka menyambat seolah perjuangan mereka itu dipandang tidak dipandang sama sekalipun. Bahkan juga mereka menjelaskan negara jangan lakukan pembiaran pada tindakan pelanggaran ketentuan. Pemberontakan. Premanisme. Dan pemaksaan kehendak. Dan perlakuan yang lain bisa mencabik persatuan dan kesatuan negara dan bangsa.” kata mahfud menandaskan.

Ketua sama dengan institute hendardi. Mengkritik pemerintahan dalam tangani kembalinya pimpinan front pembela islam (fpi) rizieq shihab kemarin. Menurut dia. Ada paradoks kepimpinan presiden jokowi dan korps-nya dalam perlakuan covid-19.

“jangankan keharusan jalankan prosedur kesehatan. Konsep hukum salus populi suprema lex esto yang sejauh ini digaungkan oleh beberapa petinggi negara dan aparatur keamanan. Benar-benar tidak berlaku untuk keramaian yang dibuat oleh kehadiran mrs (muhammad rizieq shihab).” kata hendardi. Dalam penjelasannya. Minggu (15/11/2020).

Menurutnya. Beberapa petinggi cuman sampaikan anjuran supaya keramaian itu mengaplikasikan prosedur kesehatan. Walau sebenarnya semestinya lakukan penegakan pada partisipan rizieq shihab.

“walau sebenarnya. Pekerjaan pemerintahan ialah ambil perlakuan hukum.” terang hendardi.

“benar-benar peragaan tata urus pemerintah yang melukai beberapa dokter dan perawat yang tetap berusaha. Beberapa murid-siswi sekolah yang telah jemu dengan belajar daring. Dan beberapa korban phk yang tidak dapat meraih mimpinya untuk selalu bekerja. Karena ganasnya covid-19.” katanya.

Rizieq shihab datang di indonesia selasa (10/11) pagi dengan menumpang pesawat saudi airlines. Keceriaan dan tangis haru terlihat dari beberapa pendukungnya.

 

error: Content is protected !!